Oleh: Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Komite Surabaya & Kader Hijau Muhammadiyah

Ada beberapa hal yang sangat perlu kita soroti bersama, terkait aktivitas pertambangan di Indonesia. Salah satunya soal peranan Oligarki, yang ternyata memegang kendali pada kontestasi pemilu 2019 kali ini. Dalam laporan CATAHU JATAM 2018 (catatan akhir tahun Jaringan Advokasai Tambang), menyebutkan bahwa terdapat banyak pebisnis tambang yang menempati posisi strategis di dalam tim kampanye kedua paslon presiden.

Menurut riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015, menyebutkan bahwa syarat untuk berkontestasi pada tingkat kabupaten/ kota, biaya kampanye yang harus dikeluarkan sebesar 20-30 Milyar, untuk biaya kampanye setingkat gubernur sebanyak 60-100 Milyar, dan 100 Milyar lebih biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai RI 1, yakni presiden. Sedangkan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan yang dilaporkan tidak pernah mencapai nominal 100 Milyar. Artinya terdapat space luas antara harta yang dimiliki dengan dana kampanye yang harus dikeluarkan. Maka Ijon Politik inilah kunci dari mengalir derasnya dana kampanye selama ini.

Istilah Ijon, biasa dipahami sebagai orang-orang yang mengambil keuntungan dari kebutuhan. Praktek ini sebenarnya sudah lama dilakukan pada masa kampanye pilkada maupun pilpres. Dalam lingkup Islam, hukum ijon adalah Haram. Karena mengandung unsur Gharar (ketidakjelasan).

Ijon Politik ini merupakan kesepakatan antara pengusaha/korporasi sebagai penyumbang uang kontan untuk mendanai para kandidat. Sistemnya, para pengusaha/korporasi menyeponsori kebutuhan kampanye dan sebagai timbal baliknya, mereka (korporasi) akan diberikan keamanan investasi dan izin untuk bebas mengeksploitasi kekayaan alam dan ruang hidup rakyat.

Sebenarnya pemilu sendiri sudah dikooptasi sedari dulu oleh para oligarki, pemilu kali ini sebenarnya bukan pesta rakyat, tapi pesta para oligarki dengan bukti bahwasannya semakin tahun semakin banyak izin usaha pertambangan yang muncul.

Dari catatan JATAM sendiri menyebutkan bahwa pada tahun 2000-2005 jumlahnya ada 1.134 namun pada tahun 2011 jumlah izin usaha pertambangan pernah memuncak sampai pada angka 11.000 dan kini ada 8.748 izin yang muncul (2017, ESDM). Di lain sisi, pengaruh negatif adanya tambang, selain sering menimbulkan konflik sosial dan horizontal di masyarakat, juga hilangnya ruang produksi pangan rakyat, penggusuran marak terjadi, hingga tercemarnya sumber-sumber agraria.

Maka, tak ayal apabila rakyat yang nyawa dan ruang hidupnya terancam, merespon dengan melaporkan ke pihak yang berwenang, disertai dengan aksi-massa. Anehnya, bukannya mendapatkan kejelasan maupun jawaban yang memuaskan, justru masyarakat yang terindas tersebut, kerap kali mendapatkan tindakan intimidasi bahkan represif, baik itu dari preman bayaran hingga aparat negara sekalipun.

Lebih dari itu, ancaman kriminalisasi dari pihak korporasi maupun elit negara pun turut serta mewarnai buramnya potrait krisis sosial-ekologis saat ini. Dalam CATAHU JATAM 2018, terdapat 85 orang termasuk akademisi, yang menjadi korban kriminalisasi dan serangan. Selain itu, sisa-sisa lubang tambang yang tak kunjung direklamasi oleh pihak perusahaan, juga banyak memakan korban. Tercatat sebanyak 115 korban yang meninggal di lubang bekas tambang di seluruh Indonesia.

Coba kita simak riset dari JATAM juga soal keterlibatan kedua kandidat presiden yang sedang berselingkuh ria dengan oligarki tambang ekstraktif. Aktor-aktor bisnis yang berlindung dibawah naungan status quo maupun pebisnis yang mendukung pihak oposisi, yang mereka dambakan akan menjadi pelican dan pelindung di kemudian hari dari berbagai aktivitas yang merusak alam.

Pertama, Jokowi sebagai calon petahana, ternyata ia terhubung dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim. Keterkaitan bisnis dan dukungan saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut atas PT Rakabu Sejahtera yang mayoritas saham dipegang putra presiden, Gibran Rakabuming Raka. Keterkaitan erat ini menimbulkan konflik kepentingan, terutama diabaikannya kasus-kasus yang melibatkan PT Toba Sejahtera Grup di banyak sektor, mulai pertambangan dan energi, migas, industri, properti, pembangkit listrik, serta kehutananan dan kelapa sawit.

Fachrur Rozi seorang purnawirawan jendral TNI AD, selain menjadi komisaris PT Toba Sejahtera, ia juga menjadi komisaris utama PT Antam Tbk yang beroperasi di pulau-pulau kecil. Lalu Suaidi Marasabessy yang turut mengurus tambang batu bara milik Luhut, juga merangkap sebagai Dirut PT Kutai Energi. Surya Paloh, Dewan Penasihat TKN, merupakan orang dibalik PT Emas Mineral Murni yang beraktifitas di kawasan Aceh. Wahyu Sakti Trenggono, Bendahara TKN, menjabat komisaris PT Merdeka Cooper Gold yang punya anak usaha berupa PT BSI dan PT DSI. Dua perusahaan yang sedang mengeruk emas di Gunung Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur.

Tim kampanye yang lain, seperti Oesman Sapta Oedang, Oso group memiliki PT Karimun Granite yang merupakan tambang granit tersebar di Asia Tenggara, selain ia bermain di sektor batu bara di bawah anak perusahaan Oso group. Andi Syamsudin Arsyad sebagai pengusaha sawit dan batu bara yang sempat menjadi Wakil Bendahara TKN, ia juga pemilik perusahaan kayu PT Kodeco Timber yang diduga berkaitan dengan Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI.

Harry Tanoesoedibjo, Dewan Penasihat TKN, CEO MNC Group yang membawahi MNC Energy and Natural Recources yang memiliki 9 anak perusahaan sektor tambang dan energi. Jusuf Kalla, Dewan Pengarah TKN, memiliki bisnis tambang dan energi di bawah naungan Kalla Group. Jusuf Hamka yang pernah menjabat bendahara TKN, namanya terpampang di banyak korporasi besar, salah satunya PT Indocement. Lalu Aburizal Bakrie, Dewan Pembina Partai Golkar, ia mempunyai jejak buruk yang nyata di sektor pertambangan dan energi, salah satunya tragedi semburan lumpur lapindo.

Kemudian paslon dua, Prabowo-Sandi. Prabowo sendiri merupakan pemilik Nusantara Energy Resources, yang menaungi 17 anak perusahaan, beroperasi di bidang kehutanan, kertas dan bubur kertas, kelapa sawit, batu bara, hingga perusahaan jasa. Sandi juga merupakan pebisnis tambang dan batu bara, termasuk terlibat dengan Merdeka Cooper Gold yang membawahi korporasi emas Tumpang Pitu Banyuwangi.

Tommy Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya, memiliki PT Humpuss Group yang menaungi banyak anak perusahaan, salah satunya PT Humpuss Intermoda Transportasi. Bergerak dalam bidang jasa pengangkutan gas alam cair, minyak mentah, bahan bakar minyak, bahan kimia, kontainer, batu bara, dan kargo laut lainnya. Sudirman Said, Direktur Materi dan Debat BPN, sempat menjadi menteri ESDM di era Jokowi dan selama menjabat tercatat menandatangani izin proyek panas bumi (Gheotermal) di lereng Gunung Slamet Jateng.

Maher Al-Gadrie, taipan yang mocer era orba, ia sempat menjadi tuan rumah pertemuan elit partai oposisi. Bersama Fahmi Idris dkk membangun perusahaan PT Kodel Group yang bergerak di bidang minyak dan gas, perbankan, dan properti. Ferry Mursyidan Baldan, dulu menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang pada periode pertama kabinet Jokowi, ia terhubung dengan aktifitas pengerukan batu bara di Kab. Berau, Hanifah istrinya menjadi operator pada bisnis keluarga melalui tiga izin usaha pertambangan.

Hashim Djojohadikusuma, Direktur Komunikasi dan Media BPN, ia adalah adik Prabowo, memiliki berbagai usaha tambang yang terkait erat dengan korporasi milik Sandi. Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Penasihat BPN, pada zaman SBY ia menduduki kursi Menteri Kehutanan dan mengeluarkan keputusan atas pengajuan penurunan status kawasan hutan daan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas oleh Bupati Banyuwangi, Azwar Anas. Penyetujuan pelepasan kawasan lindung itu menjadi cikal bakal aktivitas tambang emas Tumpang Pitu.