Akhir Mei kemarin, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan nelayan teluk Jakarta atas izin reklamasi Pulau G yang diberikan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Bagi sebagian orang, ini terasa mengejutkan. Pasalnya, sebelum pembacaan amar putusan, media massa arus utama kita dipenuhi oleh pemberitaan yang menyudutkan posisi para nelayan.

Kemenangan ini kemudian menguatkan beberapa pertanyaan yang selama ini sudah sayup-sayup terdengar di obrolan lini masa di media sosial: benarkan reklamasi teluk Jakarta dilakukan untuk kemaslahatan warga Jakarta, utamanya warga sekitar pesisir, alih-alih kepentingan pemodal belaka? Benarkan penolakan massif yang dilakuan oleh warga di sekitar teluk Jakarta, utamanya para nelayan, terjadi hanya karena kenaifan “kaum proletar” yang tak mengerti duduk persoalan serumit isu reklamasi?

Problem di seputaran proyek reklamasi memang bukan hanya soal litigasi semata. Di dalam banyak perdebatan dan gelombang protes yang dapat dengan mudah kita telusuri di ruang-ruang maya, kita akan menemukan jika topik yang sering muncul adalah justru soal dampak lingkungan yang dikhawatirkan berimplikasi langsung secara sosial dan ekonomi pada warga sekitar lokasi reklamasi.

Semuanya memang soal manusia. Soal keberlanjutan hidup para nelayan apabila ruang hidupnya dirampas atas nama pembangunan. Soal dampak ekologis yang pelan namun pasti akan menggerogoti kualitas hidup warga Jakarta.

Namun sayangnya, meski demikian gamblang, memahami duduk persoalan reklamasi bagi banyak orang, bahkan kalang mahasiswa, seringkali tidak mudah. Penyebabnya tentu saja karena pemberitaan dan pewacanaan yang tidak berimbang. Gubernur yang demikian popular, para pendukungnya yang piawai memainkan isu identitas untuk menghalau segala kritik terhadap idola mereka, media yang mengejar rating menjadikan semua itu mungkin. Pada akhirnya persoalan menjadi kabur, sehingga kemudian mengendorkan bahkan mengurangi dukungan terhadap perlawanan kasus reklamasi Teluk Jakarta.

Melihat situasi yang telah kami jelaskan di atas, dan sebagai refleksi atas kemenangan gugatan para nelayan Teluk Jakarta, Komunitas Teater Kafha Paramadina, bersama beberapa lembaga dan organisasi, berencana membuat pemutaran film Rayuan Pulau Palsu dan diskusi di seputaran isu reklamasi. Dalam diskusi tersebut terdapat tiga pembicara:

1. Abdul Halim (Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Kiara) yang akan menjelaskan kondisi dan situasi sebenarnya yang dihadapi para nelayan di Teluk Jakarta, dan sekelumit kisah perlawanan yang memuncak dalam aksi penyegelam Pulau G dalam Film Rayuan Pulau Palsu.
2. Bosman Batubara (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam) yang akan menjelaskan kertas kerjanya tentang NCICD (National Capital Integrated Coastal Development Project), proyek besar dibalik reklamasi di Teluk Jakarta (Kertas Kerja bisa disimak di sini: http://www.daulathijau.org/?p=796)
3. Evi Mariana Sofian (editor The Jakarta Post) yang akan menjelaskan rencana reklamasi Teluk Jakarta dari waktu ke waktu, sejak zaman Soeharto sampai Ahok, dan bagaimana upaya penggusuran masyakat marjinal di wilayah tersebut mengiringi rencana reklamasi.