Manifesto Politik Mustad’afin Melawan Kapitalisme

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada seluruh rakyat Indonesia dan warga nahdliyin yang dirahmati Allah swt.

Bismillahirrahmanirrahiim

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) adalah wadah koordinasi umat Islam yang bangkit (nahdliyin) untuk perjuangan melawan penguasaan, pengelolaan, dan penggunaan SDA/agraria yang kapitalistik dan telah menyebabkan krisis SDA dalam berbagai bentuk. Mulai dari hilangnya tanah-tanah rakyat, ketimpangan sosial-ekonomi, peminggiran perempuan, hingga kerusakan lingkungan (perubahan iklim, pemanasan global, dan bencana lainnya).

Dalam momen politik tahun 2024, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden-wakil presiden. Melihat berbagai diskursus politik yang berkembang, serta krisis politik yang selama ini terjadi, kami memutuskan untuk mengeluarkan Al-Bayan As-Siyasi (Manifesto Politik) sekaligus posisi kami terhadap pemilu di Indonesia.

***

Pemilu memiliki sejarah yang panjang di republik ini. Pasca kemerdekaan, ragam partai politik berebut pengaruh di akar rumput dan kedudukan di pemerintahan demi mewujudkan tatanan ideal sesuai ideologi masing-masing. Faksi komunis (PKI), Islamis (Masyumi dan NU), sosialis (PSI), nasionalis (PNI) saling berdebat dan mengampanyekan program politik mereka di hadapan rakyat. PKI, misalnya, aktif melakukan pengorganisasian buruh, petani, mahasiswa lewat sayap gerakan onderbouw mereka. Begitu juga dengan NU hingga PNI yang jadi poros kekuatan dominan. 

Tradisi politik elektoral tersebut mengalami perubahan dramatis pasca 65. Pembantaian anti-komunis yang diorkestrasi oleh Soeharto lewat pengerahan militer dan massa dibarengi dengan penghancuran sistematis gerakan-gerakan kiri/progresif. Menandai naiknya kekuasaan Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto dan kroninya. Politik massa mengambang oleh rezim Orba sukses mendepolitisasi kesadaran rakyat. Imajinasi politik ideologis dan perubahan tatanan masyarakat dilucuti, diganti dengan kekuatan tunggal hegemonik yang berusaha merangkul dan merepresi kekuatan oposisi. Propaganda ketakutan akan “kebangkitan komunis” gencar dilakukan untuk membungkam kritik dan protes. Hal ini sukses menjadikan Golkar sebagai partai dominan selama 32 tahun. Kekuatan alternatif sempat mencuat di masa akhir kedigdayaan Orba seiring munculnya Partai Rakyat Demokratik (PRD) tahun 1996 untuk menggalang kekuatan massa rakyat, meski tidak secara langsung berpartisipasi dalam parlemen maupun kontestasi elektoral. 

Penghancuran gerakan progresif saat 65 dan rezim Orba merupakan faktor yang berkontribusi membentuk bobrok dan korupnya politik elektoral hari ini. Absennya kekuatan progresif yang menghadirkan tawaran ideologis dan programatik untuk mewujudkan tatanan masyarakat berkeadilan membuat politik uang semakin dominan. Partai-partai politik hanya jadi kendaraan kelas borjuasi untuk mengakumulasi kapital dan kekuasaan, tidak memiliki landasan ideologis dan keberpihakan terhadap kelas-kelas tertindas. Rakyat di akar rumput hanya dijadikan lumbung suara lewat sodoran janji-janji palsu maupun sogokan uang. 

Di Pemilihan 2024 ini rakyat dipertontonkan oleh praktik vulgar dinasti politik dan nepotisme rezim Jokowi, sosok yang sempat diagung-agungkan sebagai presiden sipil penuh sahaja. Konstitusi diacak-acak tepat di depan mata kita semua, semata-mata demi meloloskan “anak haram” ke puncak elektoral tertinggi di republik ini. Fragmentasi elit partai politik borjuis tidak terelakkan akibat manuver ugal-ugalan dinasti Solo. Aliansi antara otoritas agama baik ulama maupun organisasi masyarakat Islam dan kekuasaan oligarki makin menjerumuskan umat Islam dalam politik kotor ketika agama disandra, ditunggangi, dan dijual untuk kepentingan segelintir elit yang dibalut slogan “menyelamatkan kepentingan ‘agama’ guna kemaslahatan umat.” Mobilisasi sumber daya dan aktivasi mesin politik dalam tubuh umat Islam untuk kemenangan “pelanggar HAM dan keponakan MK” menjadi catatan buruk  sejarah agama hari ini. Aliansi ulama dengan kapitalisme dan oligarki menjadi tanda zahir-batin kehancuran dan kerusakan peradaban serta tubuh umat Islam. Agama menjadi semakin jauh dari cita-cita pembebasannya atas kejahiliyahan sistem ekonomi politik. 

Lantas, siapa yang diuntungkan dari carut marut ini? Tentu saja bukan petani kecil, tunakisma dan masyarakat adat yang sehari-hari terancam ruang hidupnya oleh pembangunan ekstraktif dan kapitalistik, bukan buruh-buruh pabrik yang sehari-hari berjibaku dengan penghisapan nilai lebih, bukan pekerja prekariat dalam sirkuti gig economy, atau mahasiswa miskin yang tak mampu membayar UKT, apalagi pekerja domestik yang mengalami penindasan berlapis akibat absennya regulasi yang memadai. Yang paling diuntungkan adalah para elit dan oligarki yang bermain dalam parpol, paslon, dan pemilu untuk mengamankan dan melanggengkan kepentingannya. 

Dokumentasi terakhir Jaringan Advokasi Tambang menunjukkan jejaring oligarki tambang dan energi di belakang ketiga paslon. Prabowo-Gibran menjadi kandidat yang mengakumulasi dukungan terbanyak dari pengusaha ekstraktif dan di saat bersamaan terlibat secara langsung di dalamnya. Nama Ganjar Pranowo juga mengingatkan kita akan eksploitasi ruang hidup Kendeng dan Wadas. Selain itu pasangan 03 ini didukung oleh partai politik berkuasa yang memiliki rekam jejak menciptakan regulasi neoliberal lewat UU Cipta Kerjanya. Paslon Anies-Muhaimin juga ditopang oleh nama-nama besar oligarki tambang, seperti Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Hal ini harus menjadi alarm bagi kita semua bahwa terlepas dari siapapun presiden dan wakil presiden terpilih, kuasa kapitalis tetap menjadi pemenang utama. 

Namun, kami juga melihat dinamika elektoral tidak biasa di tahun 2024, lolosnya Partai Buruh dinilai membawa kabar baik bagi blok alternatif pada politik elektoral mendatang di tengah absennya politik progresif berbasis kelas buruh yang  mengusung agenda-agenda kerakyatan seperti kesejahteraan buruh, reforma agraria, krisis iklim, dsb. Sekalipun begitu, kritik keras terhadap Partai Buruh juga datang dari kelompok kiri sendiri.  Proses pembentukan partai yang terkesan terburu tanpa melewati proses konsolidasi yang melibatkan gerakan rakyat secara masif terkesan dipaksakan untuk kepentingan Pemilu 2024 belaka. Rekam jejak dan manuver beberapa elit partai yang dinilai kontra terhadap agenda rakyat pekerja juga menjadi alasan dari ribuan pertanyaan apakah Partai Buruh benar merupakan partai alternatif bagi gerakan kiri di Indonesia. Namun, kehadiran faksi progresif di dalam tubuh internal Partai Buruh yang memungkinkan program politik kelas pekerja tetap menjadi diskursus dominan dapat kita lihat sebagai proses demokratis sehingga monopoli elit tidak terjadi di dan tubuh partai. Faksi progresif berusaha menggeser dominasi elemen konservatif/reaksioner dalam dinamika politik internal partai. Meski begitu, hadirnya partai tersebut tidak secara langsung mengonsolidasikan seluruh serikat buruh. Masih terdapat serikat yang memilih tidak bergabung lantaran problem internal yang belum tuntas dan pembentukan partai yang dinilai terlalu pragmatis dan elitis. Tantangan besar bagi Partai Buruh adalah menjawab seluruh kritik tersebut dan melampaui Pemilu 2024 ini. 

Dengan konteks historis pemusnahan kekuatan kiri sejak 65, diikuti dengan ideologisasi anti komunisme selama 32 tahun oleh rezim Suharto dan warisannya hingga kini, kehadiran Partai Buruh dan faksi progresifnya lewat Komite Politik Nasional menandai satu fase penting agenda politik kelas pekerja yang lebih besar melampaui kontestasi elektoral, yakni penumbangan kapitalisme. Di beberapa wilayah, terdapat juga upaya-upaya seruan membentuk blok alternatif lewat partai rakyat dan juga komite politik. Kami menilai, pada titik nadir gerakan kiri hari ini, percikan-percikan gelombang perlawanan dan konsolidasi kekuatan rakyat adalah kesempatan penting untuk mengantar pada pembebasan umat Islam yang sebenarnya. Pengorganisasian dan konsolidasi kekuatan rakyat pekerja dan kaum miskin kota-desa serta gerakan rakyat baik bernapas sekuler maupun religius adalah keniscayaan yang harus terus diupayakan di luar momentum pemilu. Pembentukan blok politik alternatif menawarkan kita pada utopia baru: penghapusan sistem penyerahan nasib rakyat pada perwakilan elit dengan menyongsong demokrasi langsung; rakyat berhak menentukan takdirnya melampaui bilik suara dan kontrak politik. 

Oleh karena itu, berdasarkan kajian politik dan ragam suara kader-anggota FNKSDA, maka dengan ini Komite Nasional merangkum posisi organisasi:

1. Secara keorganisasian, FNKSDA tidak mendukung capres maupun partai tertentu pada Pemilu 2024. Kader dan anggota didorong untuk tetap aktif mengikuti perkembangan politik hari ini serta membangun sikap politik progresif yang selaras dengan cita-cita pembebasan organisasi, yakni penghancuran kapitalisme sebagai sistem yang menjadi akar dari seluruh ketimpangan dan penderitaan yang mustad’afin hari ini hadapi.
2. Kader dan anggota FNKSDA harus memulai untuk membangun inisiasi dan kekuatan politik di tempat tinggal masing-masing; melakukan kerja-kerja pengorganisasian rakyat dan pendidikan politik harian; aktif bersolidaritas dan menjahit titik dan simpul perlawanan; serta hadir di tengah lingkungan terkecilnya sebagai khalifatul ‘ard yang mukmin/mukminah, muslim/muslimah, muhsin/muhsinah, muslih/muslihah, dan mujahid/mujahidah. Cita-cita perjuangan FNKSDA tidak berhenti dalam agenda programatik dan kerja organisasi, tetapi ia juga tercermin dalam amal harian kader/anggota baik yang ‘ain maupun yang kifayah serta mendorong transformasi progresif pada situs titik nol revolusi (keluarga dan pada ekstensinya adalah desa/kampung) sebagai salah satu basis/penyangga gerakan Islam progresif.
3. Baik memilih atau tidak memilih, hal yang niscaya untuk mencegah insignifikansi gerakan adalah menstrukturkan perlawanan. Perjuangan kelas melawan kapitalisme tidak berhenti dalam satu momen politik pada agenda pemilihan umum dan menyerahkan nasib pada elit politisi. Penghancuran kapitalisme hanya bisa dilakukan dengan kehendak rakyat melalui perlawanan yang terstruktur dengan pendidikan politik, aksi massa, dlsb. Komitmen pada perubahan radikal dan transformatif akan terwujud dengan agenda gerakan rakyat yang terkonsolidasi dalam satu payung perjuangan besar: anti-kapitalisme.
4. Mencerai-beraikan kapitalisme dengan agama adalah syarat mutlak untuk mencapai kemenangan umat Islam yang sebenarnya. Umat Islam adalah pemeluk agama yang tak mencita-citakan ketidakadilan, ketimpangan, perampasan, hingga pengabaian nasib kaum papa—yang ini dengan gamblang kita saksikan di bawah negara yang dikuasai oleh oligarki dan sistem kapitalisme-neoliberal yang telah diadopsi sedemikian rupa oleh beragam ulama sekaligus lembaga dan organisasi Islam hari ini. Oleh karenanya, tak ada keadilan dan kemenangan diperoleh lewat persahiban dengan kezaliman. Mari, kaum muslimin melantangkan suara menolak diperalat. Luaskan solidaritas melintasi batas agama; meletakkannya pada aspek penderitaan material sebagai sesama kelas pekerja, sesama rakyat yang dizalimi negara, sesama insan yang menghendaki kebaikan dan perbaikan di bumi Allah. 

Demikian Al-Bayan ini kami sampaikan. Mari terus bersolidaritas dan mengabarkan perlawanan ini sampai rumah-rumah para buruh dan kaum fakir-miskin. Cita-cita politik rakyat akan kehidupan yang adil, sejahtera, lestari, dan bebas kezaliman harus diwujudkan mulai dari sekarang. 

إنا نحن للحرية أقرب. 

Sesungguhnya kita telah dekat dengan kemerdekaan. 

Summassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

***