Dinamika konflik agraria di Urutsewu berlangsung mulai dari zaman kolonial hingga sekarang masih belum terselesaikan. Pada tahun 1982 TNI AD masuk ke Wilayah Urutsewu membentuk kesepakatan dengan rakyat bahwa TNI AD meminjam tanah pesisir Urutsewu untuk tempat latihan senjata. Namun pada perkembangan selanjutnya TNI AD mulai mengkalim tanah rakyat Urutsewu dengan cara apapun. Ada pun sebagai top leader, pemerintah kabupaten dan provinsi tidak pernah tegas membela rakyat Urutsewu, sehingga masalah ini terkesan dibiarkan tak pernah usai. Persoalan ini kemudian memicu kegeraman rakyat karena dirampas secara paksa hak-haknya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hanya sedikit fihak-fihak yang mau membela dan mendukung mereka, bahkan ketika rakyat mendapatkan tindak represi dan kekerasan yang mengakibatkan puluhan korban luka-luka parah.

Tindak represi TNI AD yang pernah terjadi pada 16 April 2011 yang memakan banyak korban luka parah dan perusakan sejumlah barang milik rakyat. Namun tindakan TNI AD itu tidak pernah dibawa ke ranah hukum keadilan sampai sekarang. Selain itu, tindakan represi itu terjadi lagi pada 22 Agustus 2015 dan memakan banyak korban luka parah juga dan lagi-lagi tidak ada sikap tegas dari pemerintah setempat.

Saat peristiwa konflik Agraria ini mengundang perhatian banyak mahasiswa di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Isu Urutsewu ini mulai mencuat menjadi isu nasional. Berdasarkan rapat pada 24 Agustus 2015 di Purwokerto, maka Aliansi Mahasiswa Nasional bersama Simpatisan Peduli Urutsewu akan menggelar aksi solidaritas nasional serentak di beberapa tempat di Indonesia pada 15 September 2015. Aksi ini digelar oleh mahasiswa dari Sumatra, Banten, Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Maluku, dan Sulawesi.

Pada 15 September 2015 Aliansi mahasiswa Cirebon akan berpartisipasi menggelar aksi serentak nasional tersebut yang diprakarsai oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (HMJ PMI) IAIN SNJ Cirebon. Aksi ini merupakan bentuk dukungan mahasiswa Cirebon untuk masyarakat Urutsewu yang dirampas tanahnya dan mendapatkan tindak kekerasan oleh TNI AD.

Untuk itu, selain menggalang solidaritas, Aliansi Mahasiswa Cirebon jugamengajukan tuntutan berikut:

1. Hentikan pemagaran tanah rakyat Urutsewu oleh TNI AD Kodam IV Diponegoro
2. Pemerintah baik pusat maupun daerah menarik mundur TNI AD dari Urutsewu
3. Mengusut tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI AD kepada masyarakat Urutsewu
4. Pemerintah benar-benar melaksanakan sila ke-5 Pancasila, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan bertindak tegas untuk Keadilan masyarakat Urutsewu.

Foto-foto aksi Cirebon