AUDIENSI MASYARAKAT URUTSEWU DAN PEGUNUNGAN KENDENG DENGAN PRESIDEN TERPILIH 2014-2019, Ir. H. JOKO WIDODO

Oleh Widodo Sunu Nugroho.

Perwakilan Mayarakat Jawa Tengah berfoto bersama Jokowi
Perwakilan Mayarakat Jawa Tengah berfoto bersama Jokowi (foto: Omah Kendeng)

Jakarta (5/9) Masyarakat Urutsewu Kebumen dan Lereng Pegunungan Kendeng beramai-ramai mendatangi  Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk bertemu dengan Presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo. Masyarakat Urutsewu terdiri dari 16 perwakilan warga anggota dua organisasi Urutsewu Bersatu (USB) dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Urutsewu merupakan kawasan pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang membentang  dari Sungai Lukulo sampai dengan Sungai Wawar, mencakup 15 desa di 3 kecamatan, yaitu: 1)Desa Wiromartan, 2)Desa Lembupurwo, 3)Desa Tlogopragoto, 4)Desa Mirit, 5)Desa Tlogodepok, 6)Desa Miritpetikusan (semuanya masuk ke dalam Kecamatan Mirit); 7)Desa Sumberjati, 8)Desa Kaibon, 9)Desa Kaibonpetangkuran, 10)Desa Ambal Resmi, 11)Desa Kenoyojayan, 12)Desa Entak (Kecamatan Ambal), 13)Desa Brecong, 14)Desa Setrojenar, dan 15)Desa Ayamputih (Kecamatan Buluspesantren). Sementara warga pegunungan Kendeng diwakili oleh 4 orang perwakilan perwakilan masyarakat sikep/Sedulur Sikep dan perwakilan warga dari Rembang.

Kedatangan kami ke Jakarta  bukanlah suatu kebetulan, namun berangkat dari komunikasi yang telah terjalin selama ini yang berujung pada kesimpulan bahwa sudah saatnya masyarakat memperjuangkan masalah yang telah dialaminya bertahun-tahun, langsung ke pemerintah pusat. Terlebih saat ini ada “presiden baru” yang konon sangat merakyat dan mau mendengar suara rakyat. Tentu saja bukan berarti “menyerahkan harapan” kepada seorang presiden, tapi ini adalah upaya mempercepat penyampaian informasi agar dapat disikapi secara cepat pula, mengingat saat ini kondisi di masyarakat sudah benar-benar kritis dan butuh penanganan serius.

Masyarakat Urutsewu diwakili 16 warga, antara lain, Widodo Sunu Nugroho (Koordinator USB/Kades Wiromartan), Seniman (Ketua FPPKS), Nur Hidayat (Mantan Kades Setrojenar),  Sapari (Kades Entak), Muklisin (Kades Kaibonpetangkuran), Bagus Wirawan (Kades Lembupurwo), Kyai Mas’udi Zein, Kyai Imam Zuhdi, Paryono, dll. Dalam pertemuan ini disampaikan berbagai persoalan yang dialami masyarakat Urutsewu selama bertahun-tahun, yaitu Dampak Latihan Militer TNI-AD dan klaim sepihak TNI-AD atas tanah rakyat serta penambangan pasir besi oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) yang disinyalir merupakan “bisnis” TNI AD.

Masyarakat lereng pegunungan kendeng yang diwakili oleh Sedulur Sikep dan Jaringan Masyarakat Penyelamat Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, menyampaikan bahwa saat ini wilayah Pegunungan Kendeng akan ditambang oleh pabrik semen. Menurut Gunretno, penambangan karst akan mematikan mata air yang saat ini digunakan oleh ribuan masyarakat di lembahnya sekaligus akan mematikan pertanian yang memanfaatkan air tersebut.

Suasana tatap muka di ruang pertemuan (foto: Sunu)
Suasana tatap muka di ruang pertemuan (foto: Sunu)

Masyarakat memasuki ruang pertemuan pada pukul 14.00 WIB dan baru bisa bertemu dengan Jokowi pada pukul 15.30 WIB. Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit, dan langsung membahas inti permasalahan. Widodo Sunu Nugroho, sebagai juru bicara warga Urutsewu, memaparkan permasalahan yang ada dengan bahasa gambar, yaitu dengan menampilkan foto-foto peristiwa yang terjadi di Urutsewu, antara lain kerusakan lahan pertanian akibat latihan TNI-AD, korban ledakan peluru, bangunan TNI yang dibangun di atas tanah rakyat yang bersertifikat Hak Milik, dll.  Pemaparan masalah diakhiri dengan menyampaikan permintaan/tuntutan dari masyarakat Urutsewu kepada Jokowi, yaitu :

 

 

  1.  Menghentikan Proses Pengajuan hak pakai oleh TNI-AD  terhadap tanah-tanah masyarakat di Kecamatan Mirit.
  2. Penghentian Pemagaran, yang sampai saat ini masih berlangsung.
  3. Pencabutan izin yang sudah terbit dan penghentian izin baru penambangan pasir besi di wilayah Urutsewu, Kebumen.
  4. Tidak menggunakan kawasan Urutsewu sebagai tempat latihan militer dan uji coba senjata berat.
  5. Pencabutan/penghapusan tanah Urutsewu dari daftar inventarisasi tanah asset kodam IV/Diponegoro dengan nomor registrasi : 30709034.

Sedulur Sikep yang diwakili Gunretno dan Gunarti sebagai  juru bicara menyampaikan persoalan yang dialaminya dengan bahasa “simbol”, yaitu dengan memberikan air dalam kendi yang diambil dari lereng Pegunungan Kendeng dan jamu Temulawak kepada Jokowi,  sekaligus membawa pesan dari masyarakat agar Presiden Jokowi menjaga kelestarian mata air dan pertanian yang ada di sana. Di samping itu, warga Sedulur Sikep juga menyampaikan peta lereng pegunungan kendeng yang terancam kerusakan akibat adanya pabrik semen.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan kertas posisi dari Gerakan Samarinda Menggungat (GSM) yang sedang berjuang melawan tambang batubara yang merajalela di kota Samarinda. Aktivis GSM berhalangan hadir, sehingga hanya bisa menitipkan kertas posisi untuk presiden terpilih, sebagai bahan pertimbangan untuk menyikapi penambangan batubara di Samarinda yang meresahkan masyarakat.

Tanggapan dari Jokowi

Jokowi menyampaikan bahwa beliau sudah mengetahui adanya konflik di Urutsewu dan Pati/Pegunungan Kendeng, dan Rembang, namun belum bisa mengintervensi karena posisi saat ini masih sebagai gubernur DKI, masyarakat harus menunggu penyikapan presiden setelah pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Selain itu, Jokowi juga harus tahu lapangan dan mempelajari secara obyektif persoalan-persoalan tersebut, ”kalau memang rakyat yang bener ya kasihkan, tapi bisa jadi TNI juga punya dasar hukum yang kuat.” Namun sekilas Jokowi juga menyampaikan bahwa perlu adanya pembenahan di BPN, yang mestinya bersikap tegas, kalau memang milik rakyat ya harus diberikan ke rakyat. Kasus-kasus semacam ini sangat banyak, “di Jakarta saja ada ribuan kasus semacam ini,” tambahnya.

Sapari , Kades Entak meminta agar Presiden menekan Pemkab Kebumen agar menghentikan pemagaran. Wardah Hafidz menanyakan bangaimana dengan ibu-ibu di Rembang yang masih bertahan di tenda? Seniman, ketua FPPKS, menanyakan hasil apa yang bisa dibawa oleh perwakilan masyarakat  Urutsewu ketika pulang, dan Jokowi menjawab dengan jawaban yang sama, tunggu saja setelah tanggal 20 oktober, yang penting persoalannya sudah tersampaikan dan diterima.

Sebelum ke Kantor Gubernur DKI Jakarta, pada pukul 10.00 – 11.30 WIB, perwakilan masyarakat ini mendatangi kantor KOMNAS HAM untuk menyampaikan pengaduan. Pengaduan diterima oleh Komisioner Komnas HAM, Nurkholis, yang berjanji untuk memediasi para pihak yang berkonflik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *