Pemberitaan di RADAR BROMO

Probolinggo, NU Online
Rencana PT Pertamina mengeksploitasi geothermal atau energi panas bumi di Kabupaten Probolinggo mendapatkan perhatian dari semua pihak. Salah satunya dari Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA).

Sebuah wadah koordinasi antara jamaah Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sumber daya alam itu, meminta rencana itu dikaji ulang. Sebab berpotensi membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Pernyataan tersebut terungkap dalam diskusi bertajuk Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Jadid Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Senin (18/5).

Gus Zakiyatul Fuad dari FNKSDA mengatakan, penambangan geothermal dapat menyebabkan fracking (rekahan lempengan dari pembelahan batuan) di dasar bumi yang akan mempercepat terjadinya gempa. “Peristiwa fracking sudah terjadi dibanyak negara. Misalnya di Amerika Serikat, Kanada dan negara lainnya,” ujarnya.

Selain itu, eksploitasi geothermal di kawasan pegunungan tengah Probolinggo akan mempengaruhi kontur alam setempat. Padahal selama ini pegunungan dihuni masyarakat.

“Selain gempa, dapat berupa polusi udara dan keluarnya unsur-unsur beracun dan berbahaya dari bumi. Pengalaman di Matoloko (Nusa Tenggara Timur), geothermal menyebabkan kerusakan pertanian dan meracuni sungai-sungai,” jelasnya.

Diketahui, kawasan Kabupaten Probolinggo disebut-sebut memiliki potensi geothermal yang besar. Tepatnya di kawasan Pegunungan Hyang Argopuro, Tiris-Gunung Lamongan dan kawasan Krucil-Tiris.

Potensi itu rencananya akan dieksplorasi untuk memasok kebutuhan energi nasional, sebagai alternatif dari energi berbahan fosil yang telah biasa dipakai. Pengembangan energi geothermal ini dilakukan oleh PT Pertamina bekerja sama dengan perusahaan swasta dalam maupun luar negeri.

Namun, menurut Guz Zaki, melihat kontur pegunungan di Kabupaten Probolinggo yang memiliki banyak reservoir air di sekitarnya, ini sangat potensial menciptakan banyak dampak. Salah satunya, kekeringan dan tidak terpenuhinya kebutuhan air masyarakat.

Karenanya FNKSDA meminta pemerintah mengkaji ulang rencana itu demi menjaga kelestarian areal pegunungan di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. (Syamsul Akbar/Mahbib)

Dimuat di NU Online