Kami, USB dan FPPKS, adalah organisasi rakyat yang bertujuan menegakkan kedaulatan petani Urutsewu, Kebumen. Arak-arakan Budaya hari ini (16 April 2014) didukung oleh Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) sebagai peringatan atas peristiwa penembakan dan penganiayaan terhadap petani Urutsewu tiga tahun yang lalu, yang hingga
Oleh : Bosman Batubara Konflik di wilayah Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah berlangsung sejak 1920, tanpa memeroleh perhatian masyarakat luas. Pada 1932 pemerintah kolonial Belanda mengadakan klangsiran tanah yang membagi tanah berdasarkan nilai ekonomisnya, dengan tujuan akhir mengenakan pajak terhadap tanah warga.
Konflik tanah di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah berlangsung sejak penggabungan desa 1920. Pada 1932 pemerintah Kolonial Belanda mengadakan klangsiran tanah yang membagi tanah berdasarkan nilai ekonomisnya, dengan tujuan akhir menetapkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
Konflik tanah di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah berlangsung sejak penggabungan desa 1920. Pada 1932 pemerintah Kolonial Belanda mengadakan klangsiran tanah yang membagi tanah berdasarkan nilai ekonomisnya, dengan tujuan akhir menetapkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
Peneliti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Bosman Batubara mengatakan hanya 3,3 persen penduduk Jawa Timur yang bisa mengakses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Dari 38 kabupaten atau kota di Jatim, hanya 15 PDAM yang sehat,” kata Bosman di Banyuwangi, Kamis,
Oleh: Rosdi Bahtiar Martadi Untuk memahami ketidakseimbangan ekologis, maka kita perlu melihat bagaimana cara pandang kekuasaan terhadap alam. Kekuasaan memiliki korelasi yang kuat dengan alam. Setiap rejim butuh energi untuk menjalankan agenda-agendanya. Dan, karena alam adalah penyedia energi, maka tidaklah berlebihan jika muncul logika: siapa