YOGYAKARTA, KOMPAS Permukaan air tanah di Yogyakarta terus mengalami penurunan karena jumlah air yang meresap ke dalam tanah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan air yang diambil untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Salah satu penyebab adalah pembangunan hotel yang kian tak terkendali di Yogyakarta dan sekitarnya.

”Banyaknya hotel di Yogyakarta adalah salah satu penyebab penurunan permukaan air tanah karena sebagian besar hotel memenuhi kebutuhan airnya dengan menyedot air tanah,” kata peneliti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam, Bosman Batubara, Minggu (5/10), di Yogyakarta.

Sejak beberapa bulan lalu, Bosman mengkaji sumber daya air di Yogyakarta dan wilayah sekitarnya, terutama terkait maraknya pembangunan hotel. Kajian itu mencakup wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul sebagai satu kesatuan karena kebutuhan air tiga daerah itu berasal dari sumber yang sama, yakni akuifer di wilayah Gunung Merapi. Akuifer adalah lapisan bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Bosman, permukaan air tanah di akuifer Merapi menurun 10 sentimeter hingga 50 sentimeter per tahun. Hal itu disebabkan ketidakseimbangan jumlah air yang meresap ke dalam tanah dan jumlah air yang diambil. Di Sleman, jumlah air yang bisa diterima dari akuifer Merapi hanya 28.968 liter per hari. Padahal, kebutuhan air minum warga Sleman sekitar 3,3 juta liter sampai 4,4 juta liter tiap hari.

Pada tahun 2013, kebutuhan air minum para turis di kota itu minimal 28,4 juta liter hingga 39,8 juta liter per tahun. ”Akibatnya, sumur-sumur warga yang dekat dengan hotel menjadi kering karena air tanah wilayah itu sudah disedot pengelola hotel,” kata alumnus Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, itu.

Diingatkan, akuifer Merapi terdiri atas lima lapisan yang bisa saling memengaruhi. Sebab, di sejumlah wilayah, bahan pemisah antar-lapisan itu bisa dilalui air. ”Dengan kondisi itu, sumur hotel yang menyedot air dari lapisan tanah dalam bisa mengurangi ketersediaan air di lapisan tanah dangkal yang selama ini menjadi sumber air bersih bagi warga,” ujar Bosman.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Yogyakarta menyetop pembangunan hotel, mal, apartemen, dan bangunan komersial lain. Selain itu, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta juga diminta membentuk lembaga pengelola akuifer Merapi sebagai sumber air. Selama ini, kewenangan mengelola akuifer Merapi tidak jelas sehingga kondisi air bawah tanah di DIY tidak diketahui secara pasti.

”Pembangunan hotel dan bangunan komersial harus dihentikan, minimal sampai pemerintah daerah mengetahui bagaimana kondisi akuifer Merapi sesungguhnya. Kalau data valid soal air bawah tanah di DIY sudah diketahui, barulah kebijakan tentang hotel bisa dikaji ulang,” kata Bosman.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan sudah mengendalikan pembangunan hotel dengan moratorium penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) hotel mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2016. Namun, moratorium itu dinilai tidak efektif karena tahun lalu ada 104 permohonan IMB hotel baru di Yogyakarta yang masuk sebelum moratorium diberlakukan. Semua permohonan itu tetap diproses dan sampai pertengahan Agustus 2014 ada 71 IMB hotel baru yang sudah terbit. Hingga awal 2014, hotel di Yogyakarta sebanyak 399 unit, terdiri dari 43 hotel bintang dan 356 hotel nonbintang.

Selama ini, protes atas maraknya hotel juga disuarakan sejumlah seniman dan warga. (HRS)

Sumber: Kompas 6/10/2014, hlm 23. Ini penelitian yang dikutip KOMPAS: di sini