NU Se-Timur Daya Deklarasikan Delapan Sikap Menolak Tambak Udang

Reporter: FNKSDA Sumenep

WhatsApp Image 2019 10 09 at 17.08.49
Suasana Istighotsah Kubro MWC NU Se Timur- Daya Sumenep

Sumenep-Para Nahdliyin Se-Timur Daya yang terdiri dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Gapura, MWC NU Dungkek, MWC NU Batang-Batang, dan MWC NU Batu Putih mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap pemborongan tanah besar-besar oleh investor di Desa Badur, Batu Butih (8/10).

Pernyataan sikap tersebut memuat delapan poin, pembacaan pernyataan sikap ini dipandu oleh KH. Kamalil Ersyad diikuti ribuan jamaah. Berikut pernyataan sikapnya:

  1. Pemilik tambak udang PT. Hidup Sentosa Tambak Madura selama ini telah menggangu lahan warga yang menolak untuk dijual yang masuk rencana kawasan tambak.
  2. Keberadaan tambak udang PT. Hidup Santosa Tambak Madura telah memicu beberapa masalah sosial di Desa Badur, Batu Putih.
  3. Pembangunan tambak udang tidak memilki dasar aturan konstitusi yang jelas. Hal ini terbukti bahwa pembangunan tambak tersebut ternyata tidak sesuai RTRW yang ada.
  4. Dalam Perda RTRW tersebut bahwa Desa Badur, Batuputih, masuk dalam kawasan perkebunan, bukan untuk tambak udang
  5. Tambak udang di Desa Badur, Batuputih akan menutup akses jalan warga menuju laut. Jadi, bagi warga yang ingin ke laut pada akhirnya harus menempuh jalan memutar karena jalan terdekat yang sejak dulu biasa mereka lewati telah digusur menjadi area tambak udang seperti yang terjadi di Lombang, Lapa Daya, dan Andulang.
  6. Limbah tambak Udang PT. Hidup Sentosa Tambak Madura akan menyebabkan pencemaran laut sebagaimana tambak udang di Desa Lombang, Lapa Daya, dan Andulang. Limbah yang dibuang ke laut menyebabkan air laut menjadi gatal, bau, dan membunuh ikan-ikan yang hidup di area laut tersebut.
  7. Berdasarkan enam poin di atas, maka MWC NU seTimur Daya menolak pembangunan tambak udang tersebut karena dinilai banyak mudlaratnya daripada maslahatnya.
  8. Meminta kepada pemerintah daerah untuk mengkaji ulang pernyataan sikap yang telah kami sampaikan setahun lalu berkaitan dengan Perda RTRW, perizinan, investasi dan alih fungsi lahan serta bertindak tegas dan cerdas demi kemaslahatan rakyat Sumenep turun-menurun.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh rais dan ketua masing-masing MWC NU.

Sebelum menyatakan pernyataan sikap dilangsungkan, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sumenep A Dardiri Zubairi mengungkapkan kegelisahannya dan para warga nahdliyin terhadap masa depan masyarakat Sumenep, salah satunya masyarakat Desa Badur.

Kiai Dardiri mengungkapkan, orang-orang Madura nantinya takut tersisihkan dari tanah kelahirannya sendiri. Hal serupa telah terjadi kepada orang-orang asli betawi di Jakarta, mereka tersisih dari tanah kelahirannya.

Selama ini para kaum kapitalis mulai menguasai lahan melalui wilayah pesisir. Ibarat makan bubur, mulai dimakan dari pinggir, kalau masih lapar, akan dihabiskan ke tengahnya,” imbunya dengan tegas, Selasa (8/10)

Kiai asal Gapura tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pembangunan, yang mereka tolak adalah pembangunan yang merugikan rakyat, berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Lebih jauh, Kiai Dardiri atas mewakili pengurus NU mengajak segenap masyarakat untuk tidak menjual tanahnya kepada para invesor, mengingat dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari.

Setelah pernyataan sikap selesai dibacakan, dilangsungkan dengan istighasah bersama yang dipimpin oleh KH. Taifur Ali Wafa.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *