Selasa, 29 Oktober 2019 aksi kedua “Menolak Pelepasan Hutan Ditunggangi Korporasi” yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil : Genesis Bengkulu, WALHI Bengkulu, Kelopak Bengkulu, Kanopi Bengkulu, Mitra Desa Bengkulu, KARTI Bengkulu, MAPETALA Bengkulu, dan Ulayat Bengkulu. Aksi Kedua ini mengangkat nama-nama perusahaan yang menunggangi pelepasan
(YLBHI, JATAM, AURIGA, FNKSDA, KIARA, KRUHA, ICEL) Jokowi sudah membentuk Kabinet jilid II nya. Kami Koalisi untuk Keadilan Agraria, beranggotakan organisasi yang bergerak di isu agraria dan lingkungan hidup menyampaikan pandangan dan pernyataan sikap kami tentang masalah-masalah agraria. Pertama, keputusan memperpanjang kembali jabatan Menteri Agraria
Reporter: FNKSDA Sumenep Sumenep-Para Nahdliyin Se-Timur Daya yang terdiri dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Gapura, MWC NU Dungkek, MWC NU Batang-Batang, dan MWC NU Batu Putih mendeklarasikan pernyataan sikap terhadap pemborongan tanah besar-besar oleh investor di Desa Badur, Batu Butih (8/10). Pernyataan
Reporter: Siti Rohmah KENDAL, Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Komite Daerah Semarang adakan Pesantren Agraria (PA) dengan tema menegakan kedaulatan petani atas ruang hidup di desa Surokonto Wetan, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Acara PA berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 4 sampai
Maklumat Komite Nasional FNKSDA Assalamualaikum Warahmatullah Bismillahirrohmanirrohim “Allah berfirman di dalam Al-Qur’an: لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.
Jawa Timur terutama wilayah tapal kuda, merupakan daerah yang mayoritas rakyatnya (kultural NU) menjadi petani dan nelayan. Baik sektor hutan maupun yang tidak, baik sektor sungai maupun laut. Secara situasi dan kondisi para petani di Jawa Timur mengalami berbagai persoalan, dari masalah tata kelola wilayah