Rais Syuriyah PBNU KH Masdar Mas’udi mempertanyakan siapa pihak yang mengambil keuntungan di balik pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang. Ia mengajak semua pihak untuk duduk bersama menimbang maslahat dan mudarat dari persoalan ini. Sementara musyawarah, Masdar melanjutkan, harus berkiblat padamashlahur ra’iyyah dalam memecahkan soal pendirian
SEMARANG, KOMPAS — Genap satu bulan 100-an warga Desa Timbrangan dan Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tinggal di tenda guna menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia (Tbk). Menanggapi itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjanjikan akan merevisi izin pendirian pabrik jika ditemukan pelanggaran.
REMBANG – Rencana pendirian pabrik semen di Kecamatan Gunem Rembang, hingga kini masih menyisakan polemik. Sebagain warga Rembang mendukung rencana tersebut, namun tidak sedikit yang justru menolaknya keras. Bagi masyarakat yang mendukung, pabrik semen dianggap akan mampu menimbulkan dampak positif, terutama di bidang ekonomi. Namun,
Konflik tanah di Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) telah berlangsung sejak penggabungan desa 1920. Pada 1932 pemerintah Kolonial Belanda mengadakan klangsiran tanah yang membagi tanah berdasarkan nilai ekonomisnya, dengan tujuan akhir menetapkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
Peneliti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Bosman Batubara mengatakan hanya 3,3 persen penduduk Jawa Timur yang bisa mengakses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Dari 38 kabupaten atau kota di Jatim, hanya 15 PDAM yang sehat,” kata Bosman di Banyuwangi, Kamis,
Kaum muda Nahdlatul Ulama yang tergabung dalam Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) mencetuskan resolusi jihad, melawan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang merusak, di Kampus Universitas Hasyim Asyari (Unhasy), Tebuireng, Jombang, Minggu (8/12/2013). Yang menarik, usai acara pembacaan resolusi tersebut, digelar ritual