FNKSDA Ternate Mengutuk Tindakan Represif Saat Peringatan New York Agreement

PERNYATAAN SIKAP FNKSDA KOTA TERNATE

img 20190815 wa0024

Bismillahirrahmanirrahim

Tindak represivitas baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh aparatus keamanan negara terhadap aksi masa peringatan perjanjian New York Agreement ke 56 di Ternate, benar-benar mencederai prinsip kemanusiaan dan demokrasi. Karena tidak menghormati kebebasan bersuara dan berpendapat, dan merupakan tindakan yang inkonstitusional. Hak ini pada dasarya merupakan serangkaian konsesus yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945 dan pasal 28 UUD RI 1945. Serta bertentangan dengan marwah kemanusiaan yang demokratis.

Papua sejak semula bergabung ke dalam Indonesia melalui sebuah mekanisme referendum, yang menurut dari beberapa literatur sejarah belangsung penuh kecurangan dan tidak adil. Plebisit (pemungutan suara) yang digelar, adapun saat itu pemerintah Indonesia (rezim Suharto) tidak sesuai dengan Pasal 18 dan 20 New York Agreement. Referendum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip satu orang satu suara (one man one vote) justru dilakukan secara perwalian.

Pemerintah Indonesia di era Suharto hanya menetapkan 1.026 orang Papua untuk memutuskan bergabung atau tidak bergabung dengan Indonesia. Tak hanya itu, sebelum digelarnya Penentuan Pendapat Rakyat atau PEPERA (Act of Free Choice) pada tahun 1969, militer Indonesia secara imperatif melakukan pelbagai tekanan dengan bentuk ‘intimidasi’ terhadap berbagai aksi politik di Papua. Selama berminggu-minggu sebelumnya, para pemimpin Papua ditangkap, dipenjarakan atau diasingkan. Bahkan ketika dalam perjanjian internasional tak ada satu pun orang Papua yang terlibat di dalamnya. Hanya pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Amerika Serikat saja yang terlibat.

Jadi sejak awal rakyat Papua tidak diberi kesempatan menentukan nasibnya sendiri, melainkan nasib mereka ditentukan oleh orang lain melalui proses-proses yang sarat tindakan manipulatif. Karena itu proses pengambilalihan (aneksasi) tersebut dapat dikatakan TIDAK SAH, maka dari itu dapat disimpulkan jikalau West Papua bukanlah bagian sah dari teritori Indonesia, jika berkaca pada proses yang cacat tersebut. Namun, secara eksplisit teritori yang tak berpemerintahan sendiri tersebut, ternyata di bawah pendudukan.

Di dalam Al-Quran sendiri, pada Surat An-Nisa’ ayat 75 yang artinya, “Dan mengapa kamu tidak mau berperang
di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa. Ya Tuhan Kami keluarkanlah kami dari
negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami perlindungan di sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.”

Dan mengapa kamu tidak mau bersoldaritas memperjuangkan nasib bangsa Papua baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang lagi meminta pertolongan untuk bisa keluar (merdeka) dari negeri yang zalim yakni pemerintah otoriter Indonesia (yang ternyata secara watak menganut kolonialisme) yang mengekstraksi sumber daya alam di Papua dan melakukan genosida terhadap penduduk Papua.

Secara ekonomi, sangat jelas terlihat penghisapan ekonomi dari sumber daya alam yang sangat besar di Papua. Seperti yang terjadi di hutan Wasior, eksploitasi kayu (illegal logging) secara besar-besaran yang dilakukan oleh militer dan korporasi, dengan mengakibatkan penggusuran terhadap tanah adat masyarakat di daerah tersebut. Protes dari masyarakat adat ini kemudian juga berakhir dengan penembakan dan mengakibatkan 6 orang meninggal dunia.

Tragedi Wasior berdarah ini terjadi kurun waktu April-Oktober 2001. Belum lagi Mega proyek Freeport MacMoran perusahaan yang mayoritas modalnya berasal dari AS, mulai mengembangkan proyeknya sejak tahun 1960an. Perusahaan tambang emas dan tembaga ini sebenarnya memberikan keuntungan dari pajak industri mencapai US $ 700 juta – US $ 800 juta pertahun, bahkan dapat mencapai lebih dari US $ 1 Miliar. Tapi kak sebading dengan kehancuran ekosistem, serta terusirnya suku-suku di wilayah tersebut. Mereka terekslusi dari wilayah kelolanya, rumahnya hancur, ibu buminya dibiarkan menangis.

Belum lagi berbagai suku lain di Papua yang harus kehilangan tanah dan serta lahan penghidupan mereka. Seperti adanya proyek MIFEE, sebagaimana yang dialami oleh marga Mahuze di Merauke. Belum lagi soal, deforestasi masal untuk pembangunan perkebunan sawit. Berapa tanah lagi yang akan dipisahkan dari sang pemiliknya.

Atas dasar itulah setiap tanggal 15 Agustus rakyat papua dan soldaritas rakyat Indonesia untuk bangsa Papua, yang tergabung dalam Front rakyat untuk West Papua. Melakukan aksi besar-besaran untuk memperjuangkan hak menentukan nasibnya sendiri. Namun hal itu tercoreng akibat tindakan represif aparatur keamanan negara, secara brutal melakukan tindakan represif terhadap sejumlah mahasiswa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Komunitas Mahasiswa Papua (KMP) di kota Ternate. Saat mereka menggelar aksi dengan tuntutan agar “Amerika Serikat Harus Bertanggung jawab atas Penjajahan di West Papua.”

Saat melakukan aksi, mereka dipukul hingga babak belur dan salah satu masa aksi atas nama Fai dari (FRI-WP) dipukul hingga tidak sadarkan diri dan kena asma hingga dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polres Ternate. Maka tindakan aparatur keamanan negara yang melakukan represivitas baik dalam bentuk intimidasi (verbal), kekerasan fisik dan penangkapan semena-mena (non-verbal), merupakan hal yang mencederai demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita pembebasan Islam. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap atas tindakan tersebut:

1. Mengecam dan mengutuk keras tindakan represivitas aparatur keamanan negara terhadap rakyat Papua yang tengah menyuarakan pendapat di muka umum, sebagai bentuk mencederai nilai-nilai demokrasi.

2. Tarik keluar militer organik dan non-organik di West Papua.

3. Kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi Bangsa West Papua harus dibuka seluas-luasnya.

4. Adili dan tangkap pelaku pelanggaran HAM di West Papua.

5. Menyerukan persatuan gerakan rakyat di Maluku Utara untuk semakin meradikalisasi gerakan politik jalanan yang selalu dipukul mundur oleh aparatus represif negara.

Semoga kita semua selalu dalam lindungan sang khalik Allah SWT dan diberikan kekuatan untuk melawan ketidakdilan yang ada.

Wallahumuwafiq Illa Aqwamith Thariq

Komite FNKSDA Kota Ternate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *