Browse By

Category Archives: Uncategorized

Kajian Awal Situasi Regional: Pengantar Halaqah Lingkungan FNKSDA Komda Semarang

Ruang hidup di Jawa Tengah seringkali dipandang dan diperlakukan dengan kacamata kapitalistik oleh pemerintah. Dalam kajian awal situasi regional ini, FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) Komda (Komite Daerah) Semarang mencatat beberapa sebaran wilayah perampasan ruang hidup, diantaranya: Urutsewu, Kendeng, Tambakrejo, Rawa Pening,

No Thumbnail

Catatan Perjuangan Rukun Tani Pakel Banyuwangi

Usman (FNKSDA & ForBanyuwangi) Hormat pada Warga Rukun Tani Sumberejo Pakel (Pakel) yang secara penuh mengorbankan segalanya untuk perjuangan hak atas tanah yang juga telah di perjuangkan oleh leluhur pendahulu. Keinginan besar untuk terbebas dari penindasan bukanlah usaha yang mudah. Kami bersyukur dapat belajar dan

No Thumbnail

Mengecam dan Menentang Imbauan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang Melarang Demonstrasi Menolak UU Cipta Kerja

Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law 10 Oktober 2020, mencermati surat Imbauan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 1035/E/KM/2020, 9 Oktober 2020, kami Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law menilai: Imbauan kepada civitas akademika untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja adalah

No Thumbnail

Penolakan Relokasi Saluran Irigasi Petani Puger, Berujung Represif

Jember, 9 Maret 2020 Pada pukul 08.00 WIB sekitar kurang lebih ratusan kader PMII Jember memadati segitiga IAIN Jember sebagai titik pemberangkatan aksi. Sambil lalu, mereka menunggu massa Petani Puger datang yang kurang lebih berjumlah sekitar 100 orang dari Puger, mereka mempersiapkan kelengkapan dan peralatan

No Thumbnail

Catatan Diskusi RUU Pertanahan: Menyejahterakan atau Menyengsarakan?

M. Fahmi Saiyfuddin (Pegiat RPDH Jombang dan FNKSDA Jombang) 10 September 2019, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, menggelar diskusi tentang rancangan undang-undang mengenai pertanahan. RUU pertanahan ini merupakan hasil arahan menteri pada 27 Agustus 2019 dan didiskusikan secara publik di meeting room 1