Satu dekade lebih setelah Indonesia merdeka yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Hatta, melahirkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria yang dicatat dalam lembaran Negara 1960/104 dan tambahan lembaran Negara No. 2043. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan
Tuntutan Warga/Aliansi untuk Hari Tani di Banyuwangi 1. Pemerintah segera mengembalikan lahan Desa Pakel yang dirampas Perhutani dan PT. Bumi Sari. 2. Menolak industrialisasi (BIEW) di Wongsorejo Banyuwangi yang merusak lahan produktif petani. 3. Hentikan dan tutup tambang emas Tumpang Pitu dan pulihkan ruang hidup
Front Rakyat Melawan Oligarki Malang, 21 September 2019 #ReformasiDikorupsi #ReformasibutuhRevolusi Kepada kawan-kawan yang bergerak melawan. Menimbang: Bahwa RUU Pertanahan yang pro investor dan memberangus hak-hak rakyat atas tanah (seperti memidanakan warga yang tidak mau digusur tanahnya) saat ini sedang dikebut pembahasannya oleh DPR RI dan
M. Fahmi Saiyfuddin (Pegiat RPDH Jombang dan FNKSDA Jombang) 10 September 2019, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Jombang, menggelar diskusi tentang rancangan undang-undang mengenai pertanahan. RUU pertanahan ini merupakan hasil arahan menteri pada 27 Agustus 2019 dan didiskusikan secara publik di meeting room 1
[wpvideo 9YnkLRSq] Pada hari Rabu, 11 September 2019 tepatnya pukul 08.00 telah terjadi bentrok antara warga Urutsewu dengan TNI AD. Bentrokan tersebut terjadi karena warga berusaha menghalangi proses pemagaran yang dilakukan oleh TNI AD di atas tanah milik warga. ( Untuk memahaminya silahkan baca tautan
Biro Media Fnskda dan Forum Komunikasi Tani antar Desa (10 Desa yang berkonflik) Perlawanan warga terhadap dominasi TNI AL di 10 desa, yakni Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar, Alastlogo, Semedusari, Tampung, Gejugjati dan Branang di Kecamatan Lekok, sementara Desa Sumberanyar di Kecamatan Nguling, telah memasuki babak