Hentikan Perampasan Tanah dan Lawan Kriminalisasi Petani

img 20180902 wa0000

Konflik agraria semakin pelik dari hari ke hari dan sampai detik ini. Perampasan tanah dan kriminalisasi terhadap petani pun semakin marak merajalela banyak terjadi dimana-mana. Program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintah sekarang banyak sekali kekurangannya, selain konsep yang melenceng dari cita-cita UUPA 1960, juga kendala-kendala teknis antar lembaga pemerintah yang menaungi bidang agraria.

Janji politik rezim jokowi tentang reforma agraria yang dibelokkan dan ditambah kebijakan-kebijakan pembangunan infrastruktur yang abai terhadap hak-hak rakyat makin melanggengkan ketimpangan penguasaan tanah dan menambah daftar panjang konflik agraria. Secara mendasar kebijakan dan regulasi yang menjadi satu paket dalam MP3EI era SBY kemudian dilanjutkan Jokowi dalam skema rencana pembangunan jangka menengah nasional, dengan dukungan paket kebijakan ekonomi yang lantas dilegitimasi melalui regulasi terintegratif pembangunan multisektoral, yang melatarbelakangi aneka proyek pembangunan besar di sektor ekonomi.

Seperti Kendeng di Jawa Tengah, Tumpang Pitu di Banyuwangi, Reklamasi di Bali, ekspansi Bandara di Kulonprogo Jogjakartan dan Sukamulya Jawa Barat sampai pada rencana pembangunan megapolitan Gerbang Kartosusila (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) di Jawa Timur.

Hal ini bisa dilihat dengan masih maraknya konflik agraria, perampasan tanah, dan penyingkiran hak rakyat dengan menggunakan kekerasan oleh pemerintah yang tengah menjanjikan reforma agraria tentu membuat titik-titik harapan dan kepercayaan semakin menipis. Apalagi pekerjaan mengurai ketimpangan struktur agraria belum juga berjalan. Dalam konteks kebijakan, Perpres RA belum ditandatangani sejauh ini. Justru kebijakan parsial yang sering diterbitkan sehingga tidak juga menyasar persoalan yang mendasar. Tahun ini terdapat 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 ha lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 KK.”

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agrarian, belum lagi ditambah pada tahun 2018 ini yang secara otomatis semakin marak akan perampasan tanah dan diskriminasi di berbagai sektor.

Atas permasalahan di atas, Kami FNKSDA Gresik mengundang diskusi terbuka, dalam persiapan menghadapai Hari Tani Nasional. Yang akan dilaksanakan

  • Pada hari Selasa, 11 September 2018
  • Bertempat di Filokopi jalan Jaksa Agung, Kebomas Gresik
    Hentikan perampasan tanah dan lawan kriminalisasi petani
  • Pemantik Inamul Mushofa Fnksda Malang dan Intrans Institute

Narahubung :Ilham +62 81270224032

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *