Satu dekade lebih setelah Indonesia merdeka yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno dan Hatta, melahirkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria yang dicatat dalam lembaran Negara 1960/104 dan tambahan lembaran Negara No. 2043. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan
Rabu, 09 Mei 2018, sekitar 200 orang warga desa Blimbing dan desa Jombok kecamatan Kesamben yang tergabung dalam Forum Warga Peduli Lingkungan dan Agraria (FORPALA) bersama Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, melakukan aksi ke Pemkab Jombang, untuk menolak rencana eksplorasi
Puluhan tahun sudah warga Tionghoa tak punya hak milik atas tanah, meski sejengkal ruas sekalipun di Yogyakarta. Instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta No. K. 898/I/A/1975 mendikte bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) ‘non pribumi’ dilarang mempunyai hak milik atas tanah di Yogyakarta. Puluhan tahun sudah warga Tionghoa tak
Rilis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam – FNKSDA Bismillahirrahmanirrahim. Pada 18 Januri 2017, Pengadilan Negeri (PN) Kendal menjatuhkan vonis penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda Rp. 10 miliar kepada tiga orang petani Surokonto Wetan, Kendal, Jawa Tengah, yaitu Kiai Nur Aziz (usia
WASIAT BUMI UNTUK PRESDIDEN JOKO WIDODO Warga Kendeng Membawa Tanah Dari 27 Kabupaten di Jawa Tengah Untuk Presiden Jokowi Ibu Bumi Wis Maringi Ibu Bumi Dilarani Ibu Bumi Kang Ngadili Bumi aji padha bareng dienciki Kudu tetep lestari Kanggo anak putu tembe mburi Pak Jokowi
Kami adalah bagian dari warga desa-desa di bentang alam karst Kendeng yang akan bangkrut penghidupan taninya karena adanya pabrik semen PT Semen Indonesia di Rembang beserta penambangan bahan semen lainnya di wilayah kami. Kami datang kembali berbondong-bondong ke ibukota negara, untuk rawe-rawe rantas, malang-malang