Road Show Seminar Agraria: Madura Darurat Agraria

img 20181203 wa0017

Mari melihat Madura lebih kritis, bahwa ia bukan sekedar hamparan geografis yang yang subur, indah, yang kemudia cukup dengan dipuja dan dipuji. Hari ini kita perlu sadar satu hal: bahwa Madura bukan lagi nama yang “netral”. Di balik megahnya Madura—yang juga sampai detik ini terus dikampanyekan secara ilmiah oleh segenap peneliti dan akademisi,—ada kekosongan yang kita (dan mereka) lewatkan, bahwa pada titik itu juga, Madura sedang mengalami problem serius, yang diam-diam sejak dulu berhasil ditambal oleh skema politik, manipulasi wacana, legitimasi riset, sehingga berhasil meninabobokan kita semua.

Melampaui menafsiran-penafsiran para pakar tentang Madura selama ini, dengan kikir bisa kita sebut: Huub De Jonge, Kuntowijoyo, Ahmad Rifa’i, dst., kita harus melihat Madura lebih jauh, melampaui dari apa yang mereka definisikan selama ini; bahwa Madura hari ini bukan sekedar tanah yang membentang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dengan kearifan lokal dan pola hidupnya yang kaya.

Tetapi, di balik nama Madura hari ini, ada fakta yang mengerikan—sesuatu yang selama ini absen dalam ratusan riset tentang Madura—yaitu: kemanusiaan yang tersingkirkan, keadilan yang diinjak-injak dan kedaulatan yang remuk. Hal itu semua berlangsung melalui orkestrasi “perampasan” ruang-hidup dan SDA oleh segelinter pemodal dan elit politisi yang rakus harta, rakus kuasa dan rakus jabatan. Atas kerakusan mereka itu, hari ini Madura telah diangkat ke atas atalase pasar (investasi) internasional; ‘dengan mendudukkan Madura ibarat baju yang dipajang di pasar, siapa saja boleh memiliki dan memperebutkannya asalkan punya duit yang banyak.’

Ya, Madura kini mengalami Darurat Agraria, yang mewujudkan diri melalu: privatisasi SDA, penghancuran-penghancuran ekologis; satu keadaan dimana rakyat-rakyat kecil hanya mempu gigit jari di hadapan antagonisme sistem kapitalisme global dan kejamnya oligarki lokal ini. Betapa tidak, aksi borong lahan oleh sejumlah pemodal tersebut, justru berlangsung melalui logika-logika premanisme, melalui pendisiplinan umat oleh aparatus negara (misalnya: militer, dalam kampanye anti-radikalisme), dan melalui skema-skema filantropis: pembangunan daerah, peningkatan ekonomi kerakyatan, kesejahteraan umat, dst.–walaupun faktanya sebaliknya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *