“KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI”, itu yang dikatakan oleh seorang presiden Republik Indonesia pada Senin, 16 November 2020, dan untuk sekian kalinya pula rakyat Indonesia di “prank” oleh pemimpin tertinggi negara dua priode ini. Pertunjukan sirkus ditunjukan secara vulgar dengan akrobat-akrobat politiknya yang merasa congkak
Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur Omnibus Law UU Cipta Kerja pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode ke-2 pada 20 Oktober 2019, tepat satu tahun yang lalu. Semula ia menggagasnya sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan
Wahyu Eka. S (Biro Agitprop FNKSDA) Gerakan perlawanan atas RUU Cipta kerja yang cacat semakin meluas. Tercatat gelombang perlawanan tersebut tampak di beberapa daerah, dari Sumatra hingga Maluku Utara. Semua bergerak atas kesadaran yang sama yakni menentang Undang-undang produk oligarki. Mengapa demikian? RUU ini banyak
بسم الله الرحمن الرحيم Identitas kaum santri, secara sosial-antropologis, tak dapat lepas dari kehidupan rakyat-rakyat kecil. Mayoritas kaum santri lahir dari keluarga-keluarga petani dan nelayan di desa-desa terpencil. Hubungan yang berkelindan ini dalam perkembangannya menjadi simpul ideologis; yang dalam praktiknya, mendorong keberislaman kaum santri selalu
“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.” (Al-Baqarah: 7) “Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas”(As-Syuara: 151) Di tengah perjuangan menghadapi pandemi Covid-19, rakyat justru dipaksa kembali menelan pil pahit berupa pengesahan