Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Tengah Sejak Maret 2020 lalu, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum terkendali. Pandemi covid-19 senyatanya bukan hanya membunuh nyawa manusia namun juga telah membunuh hati nurani dan kemanusiaan dari para penguasa. Covid-19 membawa dampak yang multisektor
Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur Omnibus Law UU Cipta Kerja pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode ke-2 pada 20 Oktober 2019, tepat satu tahun yang lalu. Semula ia menggagasnya sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan
Pada 5 Oktober 2020, Pemerintah dan DPR RI telah melanggar konstitusi dengan penghianatan terhadap rakyat. Bagaimana tidak, Undang – undang Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak sekali mendapatkan penolakan dari semua kalangan aku masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan hingga rakyat miskin kota, tetap saja disahkan. Padahal
Aliansi Bojonegoro Menggugat Nasib Rakyat Indonesia hari ini adalah: sudah jatuh masih tertimpa tangga pula, sudah dilanda Covid 19 masih saja Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Di saat masyarakat dilarang berkerumun, berdiskusi, apalagi melakukan demonstrasi. Justru sebaliknya bagi DPR, pandemi menjadi peluang untuk menggolkan Omnibus
Komite Aksi Bersama (Kabar) Kota Ternate Selasa 20 Oktober 2020 saat aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja) di Kota Ternate oleh mahasiswa, pelajar, buruh, perempuan, pemuda dan sektor rakyat lain nya, terjadi peristiwa yang memalukan dan dinilai melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
PT. Semen Imasco Asiatic telah melakukan pembelokan terhadap aliran irigasi sekunder, sehingga mengakibatkan petani mengalami krisis air. saluran irigasi tersebut menjadi salah satu saluran penting yang mengairi lahan pertanian seluas kurang lebih 300 hektar yang terletak di desa Puger wetan dan Puger kulon. Sejak awal proses pemindahan saluran irigasi, tepatnya di tahun 2018 sampai detik ini,