Hari Senin, 7 September 2020, para petani Urutsewu bersama dengan jaringan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang yang tergabung dalam Tim Advokasi Perjuangan Urutsewu Kebumen (TAPUK), mengajukan nota keberatan kepada Menteri ATR/BPN. Mereka keberatan dengan dikeluarkannya sertifikat Hak Pakai (HP) kepada TNI AD di lahan yang
Pak Manre dan Saharuddin adalah nelayan Pulau Kodingareng, ditangkap dan ditahan di Polda Sulsel dan DIt Polairud Polda Sulseldengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama (pasal 170 KUHP) serta pengrusakan Mata Uang Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 7 tahun
Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dan Urutsewu Bersatu (USB) Rabu, 26 Agustus 2020, sekitar pukul 11.00 WIB , telah terjadi perusakan tanaman melon milik petani Urutsewu, yaitu Mursidin (55 th) dan Paryono (30 th) yang berlokasi di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Menurut Informasi yang kami dapatkan, perusakan
TIM MEDIA FORBANYUWANGI Koordinator Laskar Hijau Banyuwangi, Lukman Hakim meyakini, ada kepentingan korporasi besar di balik rencana perluasan Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui Tim Media ForBanyuwangi, seusai dirinya mengikuti unjuk rasa warga Desa Pakel (Kec. Licin) yang
Pers Rilis FKTA Pasuruan Kronologi Kejadian: Pasuruan, Sabtu 20/6, pukul 19.00 WIB, terjadi pemutusan aliran listrik yang diduga dari travo listrik yang di Desa Watuprapat Kec. Nguling Kab.Pasuruan, tempat travo yang mengaliri listrik ke Desa Semedusari. Pukul 19.10 WIB, warga menuju lokasi travo dan menjumpai
Ketua bidang Organisasi Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Hasan Malawi menyebut, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw yang saat ini tengah ditunda pembahasannya sarat kepentingan oligarki. Menurutnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) perlu mendesak DPR agar membatalkan pembahasan RUU tersebut. “RUU omnibuslaw hanya menguntungkan