Mengembalikan kedaulatan rakyat di bidang agraria telah menjadi mimpi rakyat Indonesia sejak lama. 55 (lima puluh lima) tahun—sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)—bukanlah waktu yang sebentar. Usaha rakyat mencapai mimpi tersebut bukanlah sekedar usaha yang baru-baru ini saja dicanangkan. Sayangnya
Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang menjadi saksi eksploitasi terus-menerus terhadap sumber daya alam (SDA). Berbagai bentuk eksploitasi hadir di Pulau ini. Mulai dari minyak dan gas di kota seperti Balikpapan; eksploitasi kayu di hampir semua tempat di Kalimantan, serta yang sedang marak sekarang
Pada 28-31 Januari 2016 ini, bertempat di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Gresik, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) melaksanakan Pesantren Politik Agraria (PPA). PPA adalah bagian dari kegiatan pengkaderan yang sudah menjadi agenda FNKSDA, dan sudah beberapa kali dilaksanakan di Pulau Jawa seperti di
SUMENEP, koranmadura.com – Tanah di Kabupaten Sumenep mulai banyak yang dikuasai oleh perusahaan, tak terkecuali tanah percaton. Tidak hanya tanah produktif dan strategis di daerah kota yang sudah pindah tangan, tapi juga tanah tak produktif di pelosok desa. Namun Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat mengaku tidak tahu
Ekonomi global yang saat ini telah menemukan bentukya yang semakin konkret dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi tantangan yang tak kalah beratnya dengan situasi mencekam saat K. Hasyim Asy’ari bersama santrinya menggalang kekuatan dan menyerukan jihad untuk mengusir penjajah dari Tanah Air Indonesia. Pasalnya, mesin
Latar Belakang Kegiatan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang dideklarasikan pada 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merupakan sebuah organisasi lintas-jaringan yang mewadahi para aktivis dan pemerhati agraria dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya yang datang dari latar belakang