Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur Omnibus Law UU Cipta Kerja pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode ke-2 pada 20 Oktober 2019, tepat satu tahun yang lalu. Semula ia menggagasnya sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan
Pada 5 Oktober 2020, Pemerintah dan DPR RI telah melanggar konstitusi dengan penghianatan terhadap rakyat. Bagaimana tidak, Undang – undang Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak sekali mendapatkan penolakan dari semua kalangan aku masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan hingga rakyat miskin kota, tetap saja disahkan. Padahal
Aliansi Bojonegoro Menggugat Nasib Rakyat Indonesia hari ini adalah: sudah jatuh masih tertimpa tangga pula, sudah dilanda Covid 19 masih saja Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Di saat masyarakat dilarang berkerumun, berdiskusi, apalagi melakukan demonstrasi. Justru sebaliknya bagi DPR, pandemi menjadi peluang untuk menggolkan Omnibus
Komite Aksi Bersama (Kabar) Kota Ternate Selasa 20 Oktober 2020 saat aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja) di Kota Ternate oleh mahasiswa, pelajar, buruh, perempuan, pemuda dan sektor rakyat lain nya, terjadi peristiwa yang memalukan dan dinilai melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
بسم الله الرحمن الرحيم Identitas kaum santri, secara sosial-antropologis, tak dapat lepas dari kehidupan rakyat-rakyat kecil. Mayoritas kaum santri lahir dari keluarga-keluarga petani dan nelayan di desa-desa terpencil. Hubungan yang berkelindan ini dalam perkembangannya menjadi simpul ideologis; yang dalam praktiknya, mendorong keberislaman kaum santri selalu
“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.” (Al-Baqarah: 7) “Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas”(As-Syuara: 151) Di tengah perjuangan menghadapi pandemi Covid-19, rakyat justru dipaksa kembali menelan pil pahit berupa pengesahan