Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law 10 Oktober 2020, mencermati surat Imbauan Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 1035/E/KM/2020, 9 Oktober 2020, kami Aliansi Akademisi Menolak Omnibus Law menilai: Imbauan kepada civitas akademika untuk tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja adalah
بسم الله الرحمن الرحيم Identitas kaum santri, secara sosial-antropologis, tak dapat lepas dari kehidupan rakyat-rakyat kecil. Mayoritas kaum santri lahir dari keluarga-keluarga petani dan nelayan di desa-desa terpencil. Hubungan yang berkelindan ini dalam perkembangannya menjadi simpul ideologis; yang dalam praktiknya, mendorong keberislaman kaum santri selalu
“Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.” (Al-Baqarah: 7) “Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas”(As-Syuara: 151) Di tengah perjuangan menghadapi pandemi Covid-19, rakyat justru dipaksa kembali menelan pil pahit berupa pengesahan
Catatan FNKSDA Probolinggo Tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional, yakni merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak, serta sumber pendapatan petani, dan juga berperan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data BPS dari tahun 2018, terdapat empat daerah dengan
PT. Semen Imasco Asiatic telah melakukan pembelokan terhadap aliran irigasi sekunder, sehingga mengakibatkan petani mengalami krisis air. saluran irigasi tersebut menjadi salah satu saluran penting yang mengairi lahan pertanian seluas kurang lebih 300 hektar yang terletak di desa Puger wetan dan Puger kulon. Sejak awal proses pemindahan saluran irigasi, tepatnya di tahun 2018 sampai detik ini,
Hari Senin, 7 September 2020, para petani Urutsewu bersama dengan jaringan LBH Yogyakarta dan LBH Semarang yang tergabung dalam Tim Advokasi Perjuangan Urutsewu Kebumen (TAPUK), mengajukan nota keberatan kepada Menteri ATR/BPN. Mereka keberatan dengan dikeluarkannya sertifikat Hak Pakai (HP) kepada TNI AD di lahan yang