Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur Omnibus Law UU Cipta Kerja pertama kali dicetuskan oleh Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode ke-2 pada 20 Oktober 2019, tepat satu tahun yang lalu. Semula ia menggagasnya sebagai Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan
Pada 5 Oktober 2020, Pemerintah dan DPR RI telah melanggar konstitusi dengan penghianatan terhadap rakyat. Bagaimana tidak, Undang – undang Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak sekali mendapatkan penolakan dari semua kalangan aku masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan hingga rakyat miskin kota, tetap saja disahkan. Padahal
Bupati Kebumen, Yazid Mahfudz serahkan 200 sertifikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada warga Desa Brecong, Kecamatan Buluspesantren (21/10). Pelaksana Harian Kepala BPN Kebumen, Sumpeno mengatakan target awal PTSL tahun anggaran 2020 sebanyak 60.000 petak bidang dan 56.730 sertipikat hak atas tanah. Angka itu
Aliansi Bojonegoro Menggugat Nasib Rakyat Indonesia hari ini adalah: sudah jatuh masih tertimpa tangga pula, sudah dilanda Covid 19 masih saja Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Di saat masyarakat dilarang berkerumun, berdiskusi, apalagi melakukan demonstrasi. Justru sebaliknya bagi DPR, pandemi menjadi peluang untuk menggolkan Omnibus
Komite Aksi Bersama (Kabar) Kota Ternate Selasa 20 Oktober 2020 saat aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law (Cipta Kerja) di Kota Ternate oleh mahasiswa, pelajar, buruh, perempuan, pemuda dan sektor rakyat lain nya, terjadi peristiwa yang memalukan dan dinilai melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
Wahyu Eka. S (Biro Agitprop FNKSDA) Gerakan perlawanan atas RUU Cipta kerja yang cacat semakin meluas. Tercatat gelombang perlawanan tersebut tampak di beberapa daerah, dari Sumatra hingga Maluku Utara. Semua bergerak atas kesadaran yang sama yakni menentang Undang-undang produk oligarki. Mengapa demikian? RUU ini banyak